BKD Kabupaten Rejang Lebong

Jakarta-Humas BKN, Sebagai instansi yang melakukan  Manajemen PNS, Badan Kepegawaian Negara (BKN) terus berupaya memenuhi kebutuhan tenaga analis kepegawaian di berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah. Salah satu caranya adalah dengan mengadakan perkuliahan Pendidikan Ilmu Kepegawaian (PIK) bagi para pegawai. Informasi ini disampaikan oleh Wakil Kepala (Waka) BKN Eko Sutrisno saat memberikan sambutan pada acara pelepasan alumni angkatan I PIK angkatan tahun akademik 2011/2012 di Aula BKN Pusat Jakarta, Selasa (29/5).

Continue reading →

Banyaknya PNS yang menduduki jabatan tidak sesuai pendidikannya disinyalir karena lemahnya pengawasan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Meski sulit ditampik, pengaruh kewenangan kepala daerah selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK) juga cukup besar. “BKD jangan tidur dengan persoalan ini. Kalau ada PNS yang sekolahnya tidak sesuai dengan jabatannya, jangan diusulkan ke BKN untuk diproses NIP atau SK kepangkatannya,” tegas Deputi SDM Bidang Aparatur Kementerian Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Ramli Naibaho di kantornya, Senin (9/1).

Continue reading →

Saat ini pemerintah dan DPR sudah membawa Rancngan UU Aparatur Sipil Negara untuk dibahas di tingkat Panja DPR. Dalam rapat dengan Komisi II DPR beberapa waktu lalu, pemerintah sudah menyepakati beberapa poin penting dalam RUU tersebut.

Continue reading →